KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO — Perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab penyelenggaraan Porprov V Maluku Utara mengemuka setelah Ketua Panitia Besar (PB) Porprov, Makmur Gamgulu, menyebut penyelenggara telah “salah memilih tuan rumah”. Menanggapi pernyataan tersebut, KONI Halmahera Utara meminta adanya klarifikasi dan menegaskan bahwa berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan yang telah disepakati sejak awal.
Ketua Harian KONI Halmahera Utara, Yudhiahart Noya, mengatakan publik perlu memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme penyelenggaraan Porprov agar tidak muncul kesalahpahaman terkait tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Maluku Utara itu.
Menurutnya, persoalan akomodasi dan konsumsi atlet, ofisial, serta tamu yang belakangan menjadi perhatian merupakan kewenangan panitia tingkat provinsi sesuai struktur tugas penyelenggaraan yang telah ditetapkan.
“Kami menyayangkan pernyataan tersebut. Dalam mekanisme penyelenggaraan Porprov, urusan akomodasi dan konsumsi atlet, ofisial, serta tamu merupakan kewenangan panitia provinsi. Sementara kabupaten dan kota telah menjalankan tanggung jawab sesuai porsi yang telah ditetapkan,” kata Yudhiahart, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, skema pembiayaan Porprov V Maluku Utara sejak awal dibangun melalui pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten/kota dan panitia provinsi. Berdasarkan kesepakatan yang berlaku, pemerintah daerah berkontribusi sebesar 40 persen dari kebutuhan anggaran, sedangkan 60 persen lainnya berada dalam pengelolaan panitia provinsi.
Karena itu, kata dia, setiap evaluasi terhadap kendala yang muncul selama pelaksanaan Porprov harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kewenangan masing-masing pihak.
“Kontribusi kabupaten dan kota sebesar 40 persen telah diserahkan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kewenangan pengelolaan akomodasi atlet, ofisial, dan tamu menjadi tanggung jawab panitia provinsi. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak,” ujarnya.
Yudhiahart menilai penyelenggaraan ajang olahraga multi-event yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah tidak dapat dilepaskan dari tantangan teknis di lapangan. Namun, menurut dia, dinamika tersebut merupakan bagian yang lazim dalam pelaksanaan event olahraga berskala besar dan seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama KONI Halut tetap berupaya memenuhi seluruh tanggung jawab yang menjadi kewenangan daerah tuan rumah, termasuk memastikan kesiapan sarana pendukung penyelenggaraan.
“Tidak ada penyelenggaraan event besar yang berjalan tanpa tantangan. Namun kami di Halmahera Utara tetap berkomitmen memberikan yang terbaik dan bekerja maksimal demi menyukseskan Porprov hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir,” katanya.
Lebih lanjut, Yudhiahart mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan jauh sebelum Porprov dibuka. Sejumlah rapat koordinasi digelar bersama pengelola hotel dan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota dapat terlayani selama berada di Halmahera Utara.
Namun, sejumlah penyesuaian teknis harus dilakukan menyusul perubahan jadwal yang terjadi di tingkat panitia provinsi. Perubahan tersebut, menurutnya, berdampak pada beberapa skenario persiapan yang sebelumnya telah disusun berdasarkan agenda awal.
“Kami telah melakukan berbagai rapat koordinasi dengan pemilik hotel dan pihak terkait. Namun adanya perubahan jadwal dari panitia provinsi tentu berdampak pada sejumlah persiapan yang sebelumnya telah dilakukan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya.
Selain mendukung pelaksanaan pertandingan di berbagai venue, KONI Halmahera Utara juga menyiapkan media center sebagai pusat layanan informasi dan publikasi selama Porprov berlangsung. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan informasi peserta, masyarakat, dan media yang melakukan peliputan.
Di tengah polemik yang berkembang, Yudhiahart berharap seluruh pihak tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif agar fokus penyelenggaraan Porprov tidak bergeser dari tujuan utama, yakni menghadirkan kompetisi olahraga yang berkualitas sekaligus mempererat hubungan antardaerah di Maluku Utara.
Ia juga meminta Makmur Gamgulu memberikan klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengganggu suasana kebersamaan yang selama ini dibangun selama pelaksanaan Porprov.
“Kami berharap persoalan ini dapat disikapi secara bijaksana dan segera diklarifikasi. Yang terpenting saat ini adalah menjaga kebersamaan, menghormati kerja keras seluruh pihak, dan bersama-sama menyukseskan Porprov V Maluku Utara sebagai ajang pemersatu masyarakat dan insan olahraga di daerah ini,” tuturnya.
Polemik tersebut muncul saat Porprov V Maluku Utara masih berlangsung di Halmahera Utara dengan sejumlah cabang olahraga yang terus mempertandingkan perebutan medali. Di tengah berbagai dinamika penyelenggaraan, keberhasilan Porprov dinilai bergantung pada sinergi antara panitia provinsi, pemerintah daerah, KONI, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (ask)
(Redaksi akan memuat tanggapan atau klarifikasi dari Ketua PB Porprov V Maluku Utara apabila telah diperoleh untuk melengkapi informasi kepada publik.)
