Halut – Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menerima kunjungan resmi Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Lantai II Kantor Bupati, Senin (20/4).
Kunjungan yang diterima langsung oleh Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua bersama Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ini menegaskan kesiapan Pemkab Halut untuk bersinergi secara struktural dan programatik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efisien, inklusif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Bupati Piet menyampaikan kondisi terkini Halmahera Utara yang mulai kondusif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk dampak bencana alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa Halmahera Utara masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Namun, dengan komitmen bersama, kami optimis kondisi ini dapat dikelola secara proporsional,” ujarnya.
Bupati Piet juga menekankan urgensi dukungan infrastruktur sebagai kunci pemerataan pembangunan, khususnya dalam aspek konektivitas transportasi dan penanganan isu strategis daerah. “Infrastruktur bukan sekadar fisik, tapi jembatan pemerataan ekonomi. Konektivitas yang baik akan membuka akses pendidikan, kesehatan, dan pasar bagi masyarakat kami di pelosok,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan legislatif dan koordinasi strategis. “Kunjungan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan koordinasi, terutama dalam bidang tata kelola pemerintahan, manajemen kepegawaian, keterbukaan informasi publik, serta pengembangan infrastruktur dan digitalisasi layanan,” tegas Nazlatan.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu krusial yang memerlukan sinergi tindak lanjut antara pemerintah kabupaten dan provinsi, seperti penanganan Wilayah Blank Spot Internet. Percepatan infrastruktur telekomunikasi untuk menjangkau wilayah yang belum tercover sinyal, guna mendukung digitalisasi layanan publik dan ekonomi digital. Integrasi Data Pemerintahan Penyelarasan basis data antar-instansi untuk meningkatkan akurasi perencanaan, efisiensi anggaran, dan efektivitas program pembangunan. Penegasan Batas Wilayah Administratif. Koordinasi teknis untuk menyelesaikan titik-titik batas yang masih memerlukan penegasan, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan pelayanan publik tepat sasaran.
Melalui kunjungan kerja ini, kedua belah pihak menyepakati pentingnya memperkuat kanal komunikasi rutin dan koordinasi program antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih solid. Pembangunan yang inklusif hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah dan provinsi berjalan beriringan,” tutup Bupati Piet. (Ask)
