KIERAHAINSIGHT.ID | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menyiapkan operasi udara untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah. Opsi tersebut diprioritaskan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani melalui jalur darat akibat medan terjal dan kondisi vegetasi yang mengering.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Penanganan Karhutla di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Senin (21/9/2026). Pemerintah daerah menyiapkan usulan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) lanjutan serta dukungan pemadaman udara menggunakan water bombing kepada pemerintah pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Utara, Hentje Hetharia, mengatakan karakter geografis Halmahera Utara membuat penanganan dari darat tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.
“Ada beberapa titik api yang memang medannya sangat sulit dijangkau oleh tim darat. Karena itu, opsi penanganan melalui udara perlu kita siapkan untuk mempercepat penanganan di lokasi yang aksesnya terbatas,” ujar Hentje.
Menurutnya, kebutuhan operasi udara tidak berarti penanganan darat dihentikan. Sebaliknya, kedua pendekatan tersebut akan berjalan bersamaan sesuai kondisi di lapangan.
“Penanganan darat tetap berjalan. Kami juga terus memperkuat personel dan armada, sementara untuk dukungan udara kami berkoordinasi dengan BNPB agar TMC lanjutan maupun water bombing dapat dilakukan apabila secara teknis memang diperlukan,” katanya.
Kebutuhan tersebut muncul di tengah kondisi kemarau panjang yang memicu peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah kawasan Halmahera Utara. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan permohonan dukungan penanganan darurat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pada 5 September 2026, BNPB sempat mengerahkan satu unit pesawat Cessna Caravan 208 EX untuk melakukan penyemaian garam sebagai bagian dari pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Halmahera Utara.
Namun, dukungan operasi udara berikutnya masih membutuhkan verifikasi teknis dan keputusan dari BNPB di tingkat pusat. Pemerintah daerah tidak dapat memastikan pengerahan water bombing maupun pelaksanaan TMC lanjutan sebelum proses tersebut disetujui oleh otoritas terkait.
Sembari menunggu kepastian dukungan dari pusat, Pemkab Halut memperkuat penanganan di lapangan melalui penambahan personel dan armada, penyediaan tandon air di kawasan rawan, pemantauan hotspot secara real-time, serta sosialisasi pencegahan hingga tingkat desa.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana titik api ini bisa kita kendalikan dan tidak berkembang lebih luas. Karena itu, semua kekuatan yang ada kita gerakkan, baik dari unsur pemerintah maupun pihak terkait lainnya,” ujar Hentje.
Selain pemadaman, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
Dengan strategi berlapis tersebut, penanganan karhutla di Halmahera Utara diarahkan tidak hanya untuk memadamkan titik api yang sudah muncul, tetapi juga mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi cuaca yang masih kering. (ask)
