KIERAHAINSIGHT.ID | Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperketat validitas data sebagai dasar pengendalian dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat perdana Koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (P4ED) Tahun Anggaran 2026 di Ruang FTJ Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Selasa (6/10).
Rapat tersebut dihadiri Asisten II Setda Halmahera Utara Drs. Wenas Rompis, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Pasi Ops Kodim 1508/Tobelo Kapten Inf. Heri Susanto, serta AKP Anwar Sabari. Forum ini membahas pemenuhan dan pemutakhiran data ekonomi untuk diinput ke Website Kendali Ekonomi Kementerian Dalam Negeri.
Bupati menegaskan, data P4ED bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi harus menjadi dasar pemerintah membaca kondisi ekonomi dan menentukan kebijakan yang tepat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang parsial. Pengendalian pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja bersama dan sinkronisasi total dari seluruh perangkat daerah. Setiap OPD harus proaktif, bertanggung jawab penuh terhadap kewenangannya, serta memastikan bahwa data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Piet.
Menurut Bupati, kualitas data menentukan ketepatan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, setiap informasi yang dihimpun harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang akurat adalah kompas kita. Dari data inilah proses pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan langkah kebijakan riil daerah bermuara. Jika datanya keliru, maka kebijakan yang kita ambil pun akan meleset dari sasaran kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah indikator strategis yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Halmahera Utara. Indikator tersebut meliputi target dan capaian pertumbuhan ekonomi, kinerja fiskal dan realisasi APBD, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengendalian inflasi, serta ketersediaan bahan pokok dan barang penting.
Pembahasan juga mencakup kondisi sektor riil, antara lain infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri, ketenagakerjaan, serta kemudahan perizinan bagi investor dan pelaku usaha.
Bupati Piet menekankan, seluruh indikator tersebut harus dipotret secara faktual agar pemerintah dapat mengetahui persoalan sekaligus menentukan langkah yang diperlukan.
“Kita ingin seluruh data yang dihimpun bukan hanya memenuhi kebutuhan sistem, tetapi benar-benar menjadi bahan untuk melihat kondisi daerah. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki, sektor mana yang harus didorong, dan kebijakan apa yang harus segera dilakukan,” katanya.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pengendalian ekonomi daerah, termasuk menjaga stabilitas dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Bupati Piet menegaskan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi tanggung jawab satu atau dua OPD saja. Semua sektor memiliki peran. Karena itu, koordinasi harus diperkuat dan setiap perangkat daerah harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai target pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui P4ED, Pemkab Halmahera Utara mendorong pengendalian ekonomi berbasis data agar pemantauan, evaluasi, dan penentuan kebijakan dapat dilakukan secara lebih terukur sepanjang 2026. (ask)
