KIERAHAINSIGHT.ID | TERNATE – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara kembali menorehkan prestasi gemilang dalam potret tata kelola keuangan publik. Pemkab Halmahera Utara sukses mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung khidmat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara Kota Ternate, Kamis (4/6).
Pencapaian ini mempertegas komitmen transparansi di bawah kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad. Pada masa pemerintahan Piet-Kasman, daerah berjuluk Bumi Hibualamo ini tercatat sudah dua kali meraih opini WTP secara beruntun, yakni pada tahun 2025 dan 2026. Secara akumulatif, Pemkab Halmahera Utara berhasil menjaga rekor prestisius ini sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2016.
LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Bhong Agung Nugroho, kepada Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, yang didampingi Ketua DPRD Halut, Christina Lesnussa. Agenda strategis ini juga dihadiri para kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Plt Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara, Bhong Agung Nugroho, memberikan apresiasi atas kedisplinan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Sebelum sampai pada tahapan akhir penyerahan opini, Pemkab Halmahera Utara telah memenuhi kewajiban administratif dengan menyerahkan dokumen LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 tepat waktu pada 31 Maret 2026 lalu.
“Apresiasi tinggi kami berikan kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menjaga akuntabilitas. Opini WTP ini merupakan refleksi dari kerja keras seluruh jajaran dalam menyajikan laporan keuangan yang valid dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Agung.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian dekade emas tata kelola keuangan ini. Ia menegaskan bahwa mempertahankan predikat WTP selama sepuluh tahun berturut-turut membutuhkan konsistensi, integrasi, dan komitmen tingkat tinggi dari seluruh instansi.
“Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas penilaian dan bimbingannya selama ini. Predikat Opini WTP ini adalah bukti nyata bahwa Pemda Halmahera Utara mampu menjaga performa, serta mengelola keuangan daerah secara baik, akuntabel, dan transparan,” ungkap Piet.
Bupati Piet juga mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkup Pemkab Halmahera Utara serta dukungan penuh dari pihak legislatif.
“Sebagai Bupati, saya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran OPD dan sinergi yang sangat baik dengan DPRD. Ini adalah hasil kerja kolektif. Saya minta, mari kita pertahankan nilai positif seperti ini, terus perbaiki tata kelola yang masih kurang, dan tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Piet. (khi)
