KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Usai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mengarahkan fokus pada percepatan kerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal itu ditegaskan Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Halmahera Utara, Selasa (18/8/2026). Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh ASN menjadikan momentum kemerdekaan sebagai refleksi untuk memperkuat pengabdian, disiplin kerja dan komitmen melayani masyarakat.
Bupati mengatakan, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisinya melalui kerja nyata dan pelayanan yang berkualitas.
“Tidak semua orang terlibat langsung dalam perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Karena itu, tugas kita sekarang adalah menghargai kemerdekaan ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Piet.
Menurut dia, ASN harus berada di garis depan dalam menumbuhkan kecintaan terhadap para pahlawan, menjaga persatuan serta menjadi bagian penting dalam memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.
Memasuki tahapan lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan tahun 2026, Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat konsolidasi internal dan memastikan setiap kewajiban pemerintahan dapat diselesaikan sesuai target.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, antara lain kesiapan data untuk kebutuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyusunan perubahan APBD serta persiapan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2027.
Khusus perubahan APBD, Bupati meminta setiap OPD melakukan seleksi secara cermat terhadap program dan kegiatan yang akan diusulkan. Prioritas harus diberikan kepada kebutuhan yang benar-benar penting, memiliki manfaat bagi masyarakat dan realistis untuk dilaksanakan.
“Satukan langkah, jangan ada ego. Mari kita bangun Halmahera Utara secara bersama-sama,” tegasnya.
Bupati juga meminta pimpinan OPD tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar program pemerintah daerah memiliki arah yang sama dan dapat memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Selain konsolidasi internal, Bupati menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Setiap pimpinan OPD yang melakukan konsultasi program diminta datang dengan membawa data, dokumen serta perencanaan yang matang.
Menurut Bupati, kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting agar peluang program pembangunan dari pemerintah pusat dapat direalisasikan di Halmahera Utara.
Ia menyebut koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sepanjang 2026 telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan yang disampaikan Bupati dalam apel tersebut, nilai berbagai program yang berhasil diperjuangkan untuk Halmahera Utara mencapai lebih dari Rp600 miliar.
“Ini merupakan hasil konsultasi dan koordinasi Bupati dan Wakil Bupati ke pusat yang ditunjang oleh OPD. Karena itu, setiap peluang pembangunan harus didukung kesiapan daerah, terutama dari sisi dokumen dan ketersediaan lahan,” ujarnya.
Bupati menegaskan, peluang mendapatkan program dari pemerintah pusat harus diikuti kesiapan pemerintah daerah. Tanpa dokumen yang lengkap, perencanaan yang jelas dan dukungan lahan yang tersedia, program berpotensi tidak dapat direalisasikan secara optimal.
Dalam apel tersebut, Bupati juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang masih membutuhkan pengelolaan secara hati-hati. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memenuhi berbagai kewajiban pembayaran secara bertahap di tengah penyesuaian transfer ke daerah.
Hal tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap pegawai tetap menjadi perhatian, namun penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh ASN memahami kondisi fiskal tersebut tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemimpin tidak boleh pesimis terhadap keadaan. Daerah dibangun di atas berbagai kekurangan dan keprihatinan, tetapi kita masih terus berjalan dan berjuang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Piet.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan agar keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan bagi aparatur untuk menurunkan semangat kerja maupun kualitas pelayanan publik.
Perhatian Bupati juga diarahkan pada perilaku ASN di ruang digital. Ia mengingatkan seluruh aparatur agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
ASN diminta tidak mudah terprovokasi, tidak membangun opini yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai etika sebagai aparatur pemerintah.
Menurut Bupati, media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, sekaligus menjadi ruang edukasi dan pendidikan publik.
Pesan tersebut dinilai penting seiring semakin besarnya peran media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan aparatur negara.
Di sisi lain, Bupati kembali mengingatkan seluruh ASN mengenai kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau yang masih berlangsung.
Ia meminta ASN menjaga lingkungan, baik di tempat kerja maupun di rumah. Perangkat daerah juga diminta ikut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan sumber api.
Langkah pencegahan, kata Bupati, harus dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.
Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan ASN bahwa orientasi utama birokrasi adalah pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta aparatur tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendengarkan kebutuhan masyarakat.
“Jangan lupa tugas kita adalah melayani masyarakat. Turun ke lapangan, dengarkan kebutuhan masyarakat dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun Halmahera Utara,” ucapnya.
Arahan tersebut menjadi penegasan bahwa setelah seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berakhir, jajaran pemerintah daerah harus kembali berkonsentrasi pada pekerjaan pemerintahan, percepatan program pembangunan, pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik.
Dengan semangat kemerdekaan sebagai pijakan, Bupati mendorong seluruh ASN untuk meninggalkan ego sektoral, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat Halmahera Utara. (ask)
