KIERAHAINSIGHT.ID | | MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membahas rencana pemanfaatan lahan milik PTPN I Regional 8 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. Pembahasan dilakukan Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua bersama jajaran manajemen PTPN I Regional 8 di Kantor PTPN I Regional 8, Makassar, Senin, (10/8/2026).
Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mendorong pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih representatif bagi masyarakat. Salah satu hal utama yang dibahas adalah dukungan PTPN I Regional 8 terkait ketersediaan lahan yang direncanakan untuk pembangunan RSUD Tobelo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Piet menyampaikan pentingnya dukungan dan kerja sama PTPN I Regional 8 dalam mendukung rencana tersebut. Pemerintah daerah menilai kebutuhan terhadap fasilitas rumah sakit yang memadai semakin penting seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Rencana pemanfaatan lahan tersebut selanjutnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai mekanisme dan aspek teknis pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pihak PTPN I Regional 8 menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut mekanisme serta aspek teknis pemanfaatan lahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini sekaligus membuka ruang sinergi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan PTPN I Regional 8 dalam mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah, khususnya rencana pembangunan RSUD Tobelo.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Piet Hein Babua didampingi Ketua DPRD Halmahera Utara Christina Lessnusa, Wakil Ketua II DPRD Halut Abdillah Bailussy, Ketua Komisi I DPRD Halut Julius Dagilaha, Sekretaris Daerah Halut E. J. Papilaya, serta sejumlah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Pembahasan dengan PTPN I Regional 8 menjadi salah satu tahapan awal dalam proses rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan RSUD Tobelo. Pemerintah daerah dan pihak PTPN I Regional 8 masih akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (ask)
