KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengungkapkan penyebab belum terealisasinya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban tersebut.
Penjelasan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Senin (29/6).
Bupati mengatakan kondisi yang dihadapi Halmahera Utara bukan kasus yang berdiri sendiri. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia juga mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan memenuhi belanja pegawai.
“Ada daerah yang kemampuan anggarannya hanya cukup membayar gaji pegawai sampai Agustus, bahkan ada yang hanya sampai September. Di Halmahera Utara kita juga masih menghadapi kesulitan. Saya perlu menyampaikan ini agar tidak muncul informasi yang simpang siur,” ujar Piet.
Ia menegaskan, hingga kini Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum dapat membayarkan THR maupun gaji ke-13 karena anggaran yang dibutuhkan belum tersedia.
“Kalau dananya sudah tersedia, tentu akan segera kami bayarkan. Persoalannya, hingga hari ini anggaran itu memang belum tersedia,” katanya.
Menurut Piet, salah satu penyebab tekanan terhadap keuangan daerah adalah perubahan kebijakan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika sebelumnya ditanggung pemerintah pusat, kini beban tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran hampir Rp60 miliar.
“Seandainya pembiayaan PPPK masih ditanggung pemerintah pusat, maka anggaran sekitar Rp60 miliar itu dapat digunakan untuk membayar THR maupun gaji ke-13,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terdampak pemotongan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp160 miliar. Sementara kebutuhan anggaran untuk pembayaran THR ASN di Halmahera Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar.
Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Pendapatan daerah bukan hanya tugas Badan Pendapatan Daerah, tetapi juga sekitar 15 OPD yang memiliki potensi pendapatan. Di sisi lain, komunikasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan. Mudah-mudahan ada jalan keluar dalam beberapa bulan ke depan sehingga kewajiban terhadap para pegawai dapat dipenuhi,” ujarnya.
Dalam amanatnya, Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak membuat pernyataan di media sosial yang dapat memperkeruh situasi di tengah kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan agar pejabat ASN tidak membuat pernyataan melalui media sosial yang memperkeruh suasana. Jika masih ditemukan pelanggaran seperti itu, saya akan mengambil tindakan tegas karena peringatan sudah berkali-kali disampaikan,” tegasnya.
Piet meminta seluruh ASN tetap menjaga semangat kerja dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi hak-hak ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Gaji tetap kita bayarkan, TPP tetap kita upayakan. Kita pernah menghadapi situasi yang sangat sulit pada tahun 2025 dan mampu melewatinya dengan baik. Saya tetap yakin akan ada jalan keluar yang dapat menjawab kebutuhan saudara-saudara,” pungkasnya.
Penjelasan tersebut, menurut Bupati, disampaikan agar ASN dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai kondisi keuangan daerah serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kewajiban terhadap ASN dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. (ask)
