KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas lembaga serta pemanfaatan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Implementasi Forum Satu Data Halmahera Utara yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Ruang FTJ Kantor Bupati Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Jumat (12/6).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah E. J. Papilaya, Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara Arifin M. Kahar, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penguatan tata kelola data di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menekankan setiap institusi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun seluruh elemen pembangunan harus bergerak dalam tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan Halmahera Utara melalui kerja sama dan koordinasi yang kuat.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini menuntut hseluruh pihak meninggalkan ego sektoral dan memperkuat sinergi antarlembaga agar program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati menilai data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, implementasi Forum Satu Data harus menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Yang dibutuhkan bukan bekerja sendiri-sendiri, melainkan kerja sama, sinergi, dan komitmen bersama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara, Arifin M. Kahar, mengatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan berbasis data sekaligus mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan secara nasional.
Menurutnya, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga sektor usaha berskala besar.
“Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi kebutuhan statistik nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menyediakan data yang akurat mengenai struktur dan karakteristik ekonomi daerah. Hasilnya akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Arifin menjelaskan keberhasilan pelaksanaan sensus membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Karena itu, kolaborasi yang dibangun melalui Forum Satu Data menjadi bagian penting dalam mewujudkan statistik yang terpercaya dan bermanfaat bagi pembangunan.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperkuat tata kelola data sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan.
Selain pencanangan Sensus Ekonomi 2026, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama, implementasi Forum Satu Data Halmahera Utara, peluncuran Rumah Data, serta pemaparan materi dan rencana aksi yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Sensus Ekonomi merupakan agenda statistik nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun untuk memotret kondisi dan potensi ekonomi Indonesia secara komprehensif. Data yang dihasilkan menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat iklim investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Halmahera Utara, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan Forum Satu Data bukan sekadar agenda seremonial. Keduanya menjadi bagian dari upaya membangun sistem perencanaan yang lebih berbasis bukti, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa depan. (ask)
