KIERAHAINSIGHT.ID | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mempercepat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Dua agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses warga terhadap hunian yang layak dan aman.
Komitmen itu ditegaskan Pemkab Halut melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Senin (21/9/2026). Rakor berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom dari Ruang Rapat Wakil Bupati Halmahera Utara, lantai II Kantor Bupati Halut.
Rakor diikuti Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Halut, Ir. I. Valentino E. Leiwakabessy, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rakor nasional tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat pemantauan perkembangan harga, distribusi, serta ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian, di antaranya beras, jagung, dan minyak goreng. Pemerintah juga membahas sejumlah faktor yang memengaruhi harga beras, mulai dari ketersediaan produksi, panjangnya rantai distribusi, biaya logistik antarpulau, hingga pentingnya Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Bagi Halmahera Utara, penguatan pemantauan pasar dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun kenaikan harga yang dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Valentino mengatakan Pemkab Halut akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan harga di tingkat lokal.
“Pengendalian inflasi ini dampaknya langsung dirasakan warga. Kami di daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, rutin memantau harga di pasar-pasar lokal, dan memastikan pasokan komoditas seperti MinyakKita tetap aman serta terjangkau sampai ke masyarakat,” ujar Valentino.
Selain pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi perkembangan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman per 18 September 2026 yang disampaikan dalam bahan rakor, sebanyak 2.532.224 unit rumah telah masuk dalam skema usulan secara nasional.
Program tersebut mencakup pembangunan hunian baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bedah Rumah.
Di Halmahera Utara, kesiapan data dan lahan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program dapat berjalan tepat sasaran.
Valentino menekankan pentingnya validasi calon penerima manfaat serta kepastian status lahan sebelum dukungan program perumahan direalisasikan.
“Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah bukan sekadar memenuhi target angka, melainkan memastikan masyarakat Halut mendapatkan rumah yang benar-benar layak dan aman. Kuncinya ada pada akurasi data penerima manfaat dan kesiapan lahan agar bantuan ini tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkab Halut selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan OPD teknis untuk mendukung pendataan, validasi penerima manfaat, serta kesiapan lokasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. (ask)
