KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Halmahera Utara resmi memasuki babak baru dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mulai menjalankan Program Sekolah Rakyat, sebuah pendidikan berasrama yang diinisiasi Kementerian Sosial sebagai bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Mengawali pelaksanaan program tersebut, Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa segera melakukan pendataan calon peserta didik di wilayah masing-masing. Langkah itu dilakukan agar penerimaan siswa pada tahun ajaran berikutnya benar-benar menjangkau anak-anak yang memenuhi kriteria dan membutuhkan layanan pendidikan tersebut.
Instruksi itu disampaikan Bupati saat membuka Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 32 Halmahera Utara di Kecamatan Tobelo, Senin (13/7/2026), yang dihadiri Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah E. J. Papilaya, jajaran Asisten, Staf Ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan Kementerian Sosial, kepala Sekolah Rakyat se-Maluku Utara, serta orang tua calon peserta didik.
Dalam sambutannya, Bupati Piet mengungkapkan Halmahera Utara semula belum masuk dalam daftar awal daerah penerima Program Sekolah Rakyat. Dari kurang lebih 500 kabupaten/kota di Indonesia, pemerintah pada tahap pertama hanya menetapkan 92 lokasi penyelenggaraan. Setelah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat, Halmahera Utara akhirnya ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Sosial karena telah memberikan kesempatan kepada Halmahera Utara menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Awalnya daerah ini tidak masuk dalam daftar, tetapi akhirnya program ini dapat hadir di Halmahera Utara,” kata Piet.
Menurut Bupati, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyatakan siap mendukung penyelenggaraan program tersebut, mulai dari proses penerimaan peserta didik hingga operasional sekolah.
“Selaku bupati yang meminta langsung Sekolah Rakyat hadir di Halmahera Utara, kami bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di sekolah ini,” ujarnya.
Selain memastikan dukungan pemerintah daerah, Piet Hein meminta seluruh camat dan kepala desa mulai mempersiapkan pendataan calon peserta didik sejak sekarang. Menurutnya, langkah itu penting agar kuota penerimaan pada tahun berikutnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak Halmahera Utara yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Kompleks Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di kawasan Kukumutuk dirancang memiliki kapasitas sekitar 1.080 peserta didik. Pada tahap awal, sekolah menargetkan menerima 270 siswa, sementara seluruh kebutuhan pendidikan, asrama, konsumsi, hingga perlengkapan belajar ditanggung pemerintah.
Sementara itu, Kepala SRMP 32 Halmahera Utara Elvis Awa, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tugas kami di Sekolah Rakyat adalah memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin bagi masyarakat yang kurang beruntung. Ketika mereka memperoleh pendidikan yang baik, rantai kemiskinan itu bisa diputus melalui pendidikan,” kata Elvis.
Menurut Elvis, perkembangan peserta didik angkatan pertama menunjukkan hasil pembinaan yang positif. Sejumlah siswa yang sebelumnya belum mampu membaca, menulis, berhitung maupun beradaptasi dengan kehidupan berasrama kini mampu tampil percaya diri di hadapan publik melalui pidato tiga bahasa, paduan suara, hingga demonstrasi pembelajaran yang diperagakan dalam kegiatan Open House.
Di sisi lain, ia mengakui sekolah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga pendidik. Saat ini baru tersedia enam guru dari kebutuhan ideal sebanyak 13 guru.
“Kami hanya memiliki enam guru, padahal kebutuhan ideal sebanyak 13 guru. Namun kami tetap berupaya keras menyukseskan program Kementerian Sosial ini,” ujarnya.
Elvis juga berharap proses perpindahan ke kompleks permanen di Kukumutuk dilakukan setelah seluruh fasilitas dan sistem pengamanan benar-benar siap. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam sistem pendidikan berasrama.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengumumkan bahwa SRMP 32 Halmahera Utara pada tahun ajaran ini akan berganti nomenklatur menjadi Sekolah Rakyat Pertama (SRP) 1 Halmahera Utara sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan Program Sekolah Rakyat. (ask)
