KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO — KONI Halmahera Utara menilai pernyataan Ketua Panitia Besar (PB) PORPROV V Maluku Utara 2026, Makmur Gamgulu, yang menyebut Halmahera Utara sebagai “salah memilih tuan rumah” tidak mencerminkan evaluasi yang objektif dan berpotensi mengaburkan pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Pernyataan itu mencuat di tengah berbagai dinamika pelaksanaan PORPROV, termasuk keluhan sejumlah kontingen terkait akomodasi, penginapan, dan transportasi atlet maupun ofisial. Namun, KONI Halut menegaskan bahwa evaluasi terhadap berbagai kendala yang muncul harus dilakukan secara proporsional dengan melihat tugas dan kewenangan masing-masing unsur penyelenggara.
Wakil Sekretaris KONI Halmahera Utara, Angki Latuwael, mengatakan kritik terhadap pelaksanaan PORPROV seharusnya didasarkan pada penilaian yang menyeluruh, bukan kesimpulan yang menempatkan tuan rumah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas seluruh persoalan yang terjadi.
Menurut dia, berbagai persoalan yang menjadi keluhan kontingen justru berada dalam ruang lingkup koordinasi dan tanggung jawab Panitia Besar sesuai mekanisme kerja penyelenggaraan yang telah disepakati sebelumnya.
“Jangan menjadikan tuan rumah sebagai kambing hitam untuk menutupi kelemahan atau kegagalan pihak lain dalam menjalankan tanggung jawabnya. Setiap pihak harus berani bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang melekat padanya. PORPROV ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Angki.
Ia menegaskan, apabila saat ini muncul persoalan terkait akomodasi maupun transportasi, maka yang lebih penting untuk dijelaskan kepada publik adalah sejauh mana langkah antisipasi telah dilakukan sejak tahap perencanaan, bentuk mitigasi yang disiapkan, serta mekanisme pengawasan dan koordinasi yang dijalankan selama pelaksanaan kegiatan.
“Pertanyaan yang harus dijawab bukan siapa yang disalahkan, tetapi bagaimana persoalan itu bisa terjadi dan langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Di situlah letak tanggung jawab penyelenggara,” ujarnya.
KONI Halut juga mempertanyakan dasar logika dari pernyataan yang menyebut Halmahera Utara sebagai pilihan yang keliru sebagai tuan rumah. Pasalnya, penetapan tuan rumah PORPROV merupakan keputusan organisasi yang melibatkan KONI Provinsi Maluku Utara melalui mekanisme yang berlaku, bukan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Karena itu, menurut Angki, apabila penetapan Halmahera Utara kini dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka secara tidak langsung yang dipersoalkan adalah keputusan yang lahir dari proses organisasi yang sama.
Lebih jauh, ia menilai pernyataan tersebut berisiko mengabaikan kerja kolektif berbagai pihak yang selama berbulan-bulan terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan PORPROV V Maluku Utara. Pemerintah daerah, KONI Halmahera Utara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat setempat disebut telah mengerahkan sumber daya dan dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Maluku Utara itu.
Di tengah upaya tersebut, ribuan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten dan kota telah diterima di Halmahera Utara dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjadikan PORPROV sebagai ruang kompetisi yang sehat sekaligus mempererat hubungan antardaerah.
KONI Halut mengingatkan bahwa keberhasilan PORPROV tidak hanya diukur dari minimnya kendala selama pelaksanaan, tetapi juga dari kemampuan seluruh unsur penyelenggara menyelesaikan persoalan secara terbuka, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan atlet serta kontingen.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi yang jujur, objektif, dan berbasis fakta. Semua pihak harus berani mengambil tanggung jawab sesuai kewenangannya, bukan saling melempar kesalahan. PORPROV adalah milik seluruh masyarakat Maluku Utara dan keberhasilannya harus diperjuangkan bersama,” kata Angki.
KONI Halut berharap polemik yang berkembang tidak mengganggu fokus penyelenggaraan kompetisi yang masih berlangsung. Evaluasi terhadap berbagai kekurangan dinilai penting dilakukan, namun harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan dan memastikan seluruh atlet dapat bertanding dalam kondisi yang layak hingga berakhirnya PORPROV V Maluku Utara. (ask)
