kierahainsight.id, Halut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebutuhan daerah. Hal ini terlihat saat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Halut, Drs. F.N. Sahetapy, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Halut menghadiri rapat kerja bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dalam rangka Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Ternate Maluku Utara.
Rapat strategis tersebut dibuka dan dipandu langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang menyerap langsung suara masyarakat dari daerah.
“Forum ini menjadi jembatan penting antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik,” ujar Sarbin dalam pembukaan rapat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu krusial menjadi sorotan utama. Mulai dari kontribusi ekonomi daerah dan pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan tenaga kerja, hingga tata kelola lingkungan berkelanjutan. Selain itu, peran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga didorong agar lebih tepat sasaran dalam pemberdayaan masyarakat.
Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh sektor strategis lain seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Utara.
Mewakili Pemkab Halut, Sahetapy menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen penuh dalam mendukung program-program nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Sahetapy.
Ia juga secara langsung menyampaikan sejumlah aspirasi penting daerah kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan mendesak di wilayah kepulauan dan terpencil.
“Kami berharap melalui forum ini, berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi daerah dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan program nyata,” lanjutnya.
Sahetapy menambahkan, peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan di wilayah terpencil menjadi prioritas yang harus segera ditangani secara kolaboratif.
Rapat kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Maluku Utara dan Halmahera Utara. (red)
