KIERAHAINSIGHT.ID | Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menuntaskan catatan pengawasan sekaligus mendongkrak capaian MCP hingga di atas 90 persen.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi. Ahmad, dalam Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, BPKP, dan MCP KPK di Ruang Meeting Fready Tjandua, Kantor Bupati Halmahera Utara, Selasa (8/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah E. J. Papilaya, serta para pimpinan OPD dan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
Kasman meminta jajaran pemerintah daerah tidak berhenti pada capaian yang telah berada di zona hijau. Menurut dia, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pencegahan korupsi sekaligus memastikan seluruh rekomendasi lembaga pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu.
“Kita harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah bagus ini. Skor yang sudah hijau harus kita dorong agar mampu mencapai target di atas 90 hingga 100 persen sebagai bukti nyata komitmen pencegahan korupsi di daerah,” tegas Kasman.
Ia menekankan percepatan tindak lanjut tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga pada pembenahan tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.
Evaluasi diarahkan pada area-area intervensi MCP KPK, antara lain perizinan dan pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara serta pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola keuangan desa, hingga manajemen aset daerah dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penguatan pengawasan internal juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Fungsi early warning diharapkan mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini sehingga dapat segera dilakukan pembenahan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Melalui rapat evaluasi tersebut, setiap OPD didorong mengambil langkah konkret sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP serta memenuhi indikator pencegahan korupsi yang menjadi bagian dari MCP KPK.
Bagi Pemkab Halmahera Utara, peningkatan skor MCP bukan semata-mata persoalan capaian administratif. Ukuran tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada pelayanan publik. (khi)
