KIERAHAINSIGHT.ID | Sebanyak 45 siswa mulai menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Halmahera Utara, Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao, setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) resmi dibuka, Selasa (22/9/2026). Program pendidikan berasrama ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di Halmahera Utara. Program tersebut dirancang menjangkau anak-anak dari 17 kecamatan, dengan kapasitas pendidikan dari jenjang SD hingga SMA mencapai 1.080 siswa.
“Ini adalah sejarah baru dalam dunia pendidikan di Halmahera Utara. Saya selaku Bupati bersama Forkopimda sangat mendukung penuh,” kata Piet saat menghadiri pembukaan MPLS di Gedung Serbaguna SRT 1 Halmahera Utara.
Menurut Piet, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga sistem pendidikan berasrama dengan dukungan guru, wali asrama dan wali asuh. Konsep tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pendampingan selama mengikuti pendidikan.
“Program ini menyasar anak-anak kita dari 17 kecamatan di Halut yang masuk dalam keluarga tidak mampu,” ujarnya.
SRT 1 Halmahera Utara saat ini telah berjalan dengan 45 siswa pada jenjang SD. Jumlah tersebut merupakan tahap awal dari kapasitas sekolah yang ditargetkan dapat menampung hingga 270 siswa dan didukung 75 tenaga pendidik.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, Andarias Masakke Panimba, menyampaikan bahwa proses validasi peserta didik telah dilakukan melalui pleno penetapan jumlah dan calon siswa. Hasil validasi tersebut selanjutnya diajukan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.
MPLS menjadi tahap awal sebelum peserta didik memasuki proses pendidikan secara penuh. Selain pengenalan lingkungan sekolah dan tata tertib, peserta didik diperkenalkan dengan berbagai aktivitas pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan.
Dalam kegiatan tersebut, siswa menampilkan PBB variasi, pidato tiga bahasa, demonstrasi ekstrakurikuler, taekwondo, karate dan paduan suara. Acara juga diisi dengan persembahan tarian adat Tide-tide dan Cakalele.
Staf Khusus Menteri Bidang SDM dan Program Kementerian, Fuji Abdul Rohman, mengatakan MPLS di Sekolah Rakyat memiliki karakter berbeda karena seluruh unsur pendidikan memulai tahap baru secara bersamaan.
“Kalau di sekolah umum, MPLS hanya untuk murid baru. Di sini semuanya baru. Kepala sekolahnya baru, gurunya baru, siswanya baru, tenaga kependidikannya pun baru. Kita semua memulai dari titik nol yang sama,” kata Fuji.
Karena itu, ia mengatakan MPLS tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan gedung dan aturan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik.
Setelah MPLS, peserta didik akan mengikuti matrikulasi untuk menyamakan kemampuan sebelum masuk ke kurikulum inti. Program tersebut mencakup tiga penguatan, yakni karakter, keterampilan hidup dan akademik.
Fuji juga meminta peserta didik memanfaatkan kesempatan pendidikan tersebut untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing.
“Jangan pernah merasa sendiri. Kalian adalah keluarga besar Sekolah Rakyat. Manfaatkan kesempatan ini dengan disiplin total, belajar total, dan ekspresikan minat bakat kalian,” ujarnya.
Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Osep Mulyani, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama. Peserta didik tidak hanya mendapatkan pendampingan dari guru, tetapi juga wali asuh yang berperan sebagai orang tua pengganti.
“Saya tegaskan kembali, Sekolah Rakyat ini gratis tanpa biaya dan ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, transport bahkan makan semua gratis,” kata Osep.
Sistem tersebut, menurut dia, diharapkan memberikan lingkungan pendidikan yang lebih menyeluruh bagi peserta didik, termasuk dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan.
Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mengatakan para siswa yang mengikuti MPLS merupakan angkatan perintis Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
Ia menyebut pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Rioribati, Halmahera Barat, dan Kukumutuk, Halmahera Utara. Nilai pembangunan masing-masing lokasi disebut sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.
“Ini bukan sekadar gedung, tapi kita sedang membangun ekosistem yang sehat untuk kalian,” kata Sri Haryati.
Menurut dia, konsep pendidikan berasrama dipilih agar peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis, tetapi juga tempat tinggal yang aman dan nyaman selama menjalani proses pendidikan.
Ia juga meminta pengelola memastikan kebutuhan gizi peserta didik terpenuhi.
“Tolong porsi makanan anak-anak diperhatikan kecukupan gizinya. Anak-anak kita sedang dalam masa pertumbuhan, mereka makannya banyak, belajarnya harus kuat,” ujarnya.
Bupati Piet meminta para orang tua tidak ragu menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat. Menurutnya, peserta didik akan mendapatkan pendampingan dari berbagai unsur selama mengikuti pendidikan.
“Mereka akan mendapatkan pembinaan menyeluruh, baik dari guru, wali asrama, maupun wali asuh. Seluruh biaya gratis, ditanggung negara,” kata Piet.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi pendidikan yang inklusif sekaligus membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
Rangkaian pembukaan MPLS ditandai dengan penyematan tanda peserta didik kepada perwakilan siswa SD, SMP dan SMA. Setelah itu, jajaran pemerintah dan tamu undangan melakukan pengecekan gedung Sekolah Rakyat. (ask)
