KIERAHAINSIGHT | TOBELO — Sektor pariwisata yang mati suri, bayang-bayang kerawanan pangan akibat ekspansi program nasional, hingga darurat sampah di kawasan Galela menjadi potret buram yang menuntut pembuktian nyata dari konsep “mitra strategis” antara kaum intelektual dan pembuat kebijakan di Halmahera Utara.
Di tengah tumpukan persoalan domestik tersebut, Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kabupaten Halmahera Utara masa khidmat 2025–2030 resmi dilantik.
Perhelatan yang digelar di Greend Land Hotel, Kecamatan Tobelo pada Sabtu (23/5) ini membawa angin segar bagi arah baru gerakan sosial politik di bumi Hibualamo.
Pertemuan elite birokrasi kabupaten dan provinsi dalam satu panggung bukan perkara instan yang lahir dari ruang hampa. Di balik layar, ada kerja arsitektural dari kepanitiaan yang mencoba mendobrak kekakuan komunikasi politik formal yang selama ini kerap memisahkan kaum aktivis dan pengambil kebijakan.
Iksan Hamiru, Ketua Panitia Pelaksana, dalam pembukaan artikulasinya tidak menutupi rasa takzim atas dewasanya respons dari struktur kekuasaan lokal. Bagi Iksan, kehadiran fisik para pembuat regulasi bukan sekadar pemanis seremonial.
”Kami melihat pemerintah daerah tidak lagi memposisikan kelompok kritis sebagai ancaman, melainkan sebagai sekutu berpikir. Fasilitasi dan proaktifnya Pemkab Halut dalam pelantikan sekaligus dialog publik ini adalah bukti bahwa karpet merah dialektika telah digelar,” ungkap Iksan, menyiratkan optimisme dari balik podium.
Begitu sumpah pengurus resmi dikukuhkan oleh Ketua Wilayah IKA PMII Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, yang juga memegang posisi strategis sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, atmosfer ruangan mendadak berubah.
Fahmi Musa, yang kini resmi memegang tongkat estafet kepemimpinan PC IKA PMII Halut, tidak memilih jalur aman dengan melempar pidato normatif yang meluap-luap tanpa isi.
Fahmi membuka dengan gestur yang elegan, sebuah diplomasi kebudayaan yang matang.
“Atas nama IKA PMII Halut kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Utara yang telah membantu dan proaktif mendukung serta memfasilitasi kegiatan ini,” sapanya dengan nada tenang.
Namun, ketenangan itu adalah pengantar dari rangkaian otopsi masalah daerah yang tajam. Fahmi langsung menyoroti bagaimana wilayah Galela kini mulai diintai bom waktu ekologi akibat absennya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menyebabkan sampah domestik mulai merembes dan mencemari ruang hidup masyarakat.
Lebih jauh, ia membongkar anomali ekonomi-politik yang terjadi di sektor agraria Utara Maluku. Halmahera Utara, yang secara statistik kerap disebut dalam laporan pertumbuhan ekonomi, nyatanya sedang menghadapi gejala kerawanan pangan struktural.
“Kami melihat ada gejala krisis pangan di beberapa wilayah akibat tingginya konsumsi dan dampak dari sejumlah proyek strategis nasional yang menggeser lahan-lahan produktif lokal. Karena itu, diperlukan intervensi dan keberpihakan yang lebih radikal terhadap sektor pangan di Halut,” tegas Fahmi.
Bagi Fahmi, pariwisata daerah pun setali tiga uang; kaya akan narasi keindahan alam namun miskin dalam eksekusi manajemen. Sadar bahwa kritik tanpa tawaran solusi hanya akan berakhir menjadi kebisingan tak berguna, Fahmi menegaskan bahwa seluruh gerbong intelektual di bawah payung IKA PMII siap diwakafkan untuk pembangunan daerah.
“Kapan pun dan di mana pun kami diminta membantu pemerintah daerah, kami selalu siap berkolaborasi,” tantangnya terbuka.
Di seberang meja, Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Hi Ahmad, mendengarkan lembaran catatan kritis itu bukan dengan dahi berkerut, melainkan dengan anggukan apresiatif. Sebagai seorang akademisi yang kini berada di episentrum kekuasaan, Kasman paham betul bahwa birokrasi yang sehat membutuhkan mitra tanding yang memiliki isi kepala.
Saat naik ke podium, Kasman langsung menyambut tawaran kolaborasi tersebut dengan tesis yang tegas: tata kelola pemerintahan abad ini tidak bisa lagi dijalankan dengan gaya patronase lama yang sentralistik.
“Hari ini kita menandai babak baru pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik di Halmahera Utara. Pembangunan akan berjalan baik ketika kolaborasi itu terjadi secara organik di seluruh level kekuatan sosial, politik, dan kemasyarakatan,” ujar Dr. Kasman.
Ia menambahkan bahwa visi “Solid dan Berkelanjutan” milik IKA PMII sebenarnya adalah cerminan dari roh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sedang digenjot oleh pemerintahannya.
Untuk menguji apakah kesiapan kolaborasi Fahmi Musa dan pasukannya bukan sekadar bualan, Dr. Kasman menitipkan tiga mandat strategis yang ia sebut sebagai “peta jalan keluar dari menara gading”:
Pertama, Re-integrasi Sosial: Menjadikan IKA PMII sebagai rumah silaturahmi inklusif yang meruntuhkan ego sektoral asal kampus, sekat angkatan, maupun faksi primordial.
Kedua, Jembatan Pengabdian Kontemporer: Membawa tumpukan teori-teori akademis dari ruang kuliah untuk diejawantahkan menjadi teknologi tepat guna dan kebijakan yang menyentuh urusan domestik warga.
Ketiga, Laboratorium Gerakan Perubahan: Menjadikan organisasi ini sebagai mesin pemikir yang mampu mendeteksi potensi tersembunyi daerah, memitigasi risiko, sekaligus memformulasikan solusi pembangunan yang berbasis data (evidence-based policy).
Skenario kolaborasi ini mendapat validasi ideologis yang kuat dari tingkat wilayah. Muhajirin Bailussy, selaku Ketua PW IKA PMII Maluku Utara, mengingatkan jajaran pengurus bahwa di atas semua urusan teknis pembangunan, ada satu pilar yang tidak boleh runtuh: stabilitas keamanan dan harmoni sosial lintas kelompok di Halmahera Utara.
“Tidak ada tawar-menawar terkait solidaritas dan kebersamaan untuk menjaga Halmahera Utara tetap damai, maju, dan sejahtera. IKA PMII harus menjadi kekuatan perekat, bukan justru menciptakan eksklusivitas baru,” ucap Muhajirin dengan nada baritonnya yang tegas, mendesak para pengurus membangun relasi organisasi yang sehat dan fungsional dengan pemerintah.
Sebagai penanda bahwa organisasi ini menolak terjebak dalam euforia seremoni, tirai pelantikan langsung ditutup untuk membuka babak yang lebih substansial: Dialog Publik Sektor Pendidikan.
Di bawah kendali moderator Kifli Dosu yang piawai menjaga ritme perdebatan, ruang sidang hotel berubah menjadi laboratorium gagasan. Dialog kelas berat ini mempertemukan perspektif regulasi dari Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad, perspektif makro-kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Dr. Abubakar Abdullah, serta perspektif pengawasan sosial dari Muhajirin Bailussy. (ask)
