kierahainsight.id | Ternate – Isu konektivitas dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Provinsi Maluku Utara yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Jumat (8/5).
Forum strategis daerah itu turut dihadiri Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, bersama para kepala daerah se-Maluku Utara, Forkopimda, DPRD, hingga perwakilan kementerian dan lembaga pusat.
Musrenbang yang mengusung tema “Konektivitas adalah Kunci Memutus Mata Rantai Kemiskinan” tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah harus berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama petani dan nelayan di wilayah kepulauan.
“Tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi. Delapan puluh persen masyarakat Maluku Utara adalah petani dan nelayan,” tegas Sherly.
Ia mengungkapkan sekitar 1.900 kilometer atau 30 persen ruas jalan di Maluku Utara masih mengalami rusak berat.
Karena itu, Pemprov menyiapkan berbagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur dengan target pembiayaan mencapai Rp4,5 triliun.
“Kita targetkan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4,5 triliun untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Maluku Utara,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Sherly juga menyoroti sektor pendidikan, termasuk rencana peluncuran program Sekolah Jarak Jauh di Halmahera Utara, Pulau Morotai dan Halmahera Timur pada 2027 mendatang.
“Kita ingin anak-anak di pulau terpencil tetap punya kesempatan mendapatkan ijazah SMA,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam, mendorong penguatan sektor ekonomi di luar pertambangan.
“Kelapa, pala hingga sektor pariwisata seperti KEK Morotai memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Maluku Utara M. Sarmin S. Adam menyebut Musrenbang RKPD 2027 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
“Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian koordinasi teknis lintas sektor yang telah dilakukan sebelumnya,” kata Sarmin.
“Lima prioritas pembangunan 2027 difokuskan pada layanan dasar, konektivitas wilayah, hilirisasi SDA, reformasi birokrasi, serta penguatan sosial, budaya dan ekologi,” lanjutnya.
Kehadiran Bupati Piet Hein Babua menegaskan komitmen Pemkab Halmahera Utara mendukung sinkronisasi pembangunan, khususnya pada sektor konektivitas, pendidikan dan pemerataan wilayah.
Forum Musrenbang RKPD 2027 itu menjadi momentum sinkronisasi arah pembangunan daerah, terutama penguatan konektivitas, pendidikan dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Maluku Utara. (ask)
