kierahainsight.id | Halut — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Pancang Wari, Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Senin (4/5). Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, sekaligus menyuarakan berbagai persoalan daerah.
Massa aksi dipimpin oleh koordinator lapangan Rivaldo Djini dan melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) seperti LMND, Gamhas, GMNI, GMKI, EK-LMND, Sentral Maluku Utara, hingga PPMI. Sejumlah pimpinan organisasi turut hadir, di antaranya Rian Siory (LMND), Nofi Dadi (Gamhas), Erik Sibu (GMNI), Arganto Kotu (EK-LMND), dan Fredikson Salawange (GMKI).
Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “mosi tidak percaya DPRD dan pemerintah daerah” serta berbagai pamflet bernada kritik. “Buruh bekerja keras, tapi belum menikmati kesejahteraan yang adil. Sementara pendidikan masih mahal dan belum merata,” tulis massa dalam selebarannya.
Koordinator lapangan, Rivaldo Djini, menegaskan aksi ini bukan sekadar seremonial. “Kami hadir membawa suara rakyat. Ketika buruh ditekan dan pendidikan dikomersialisasi, maka kami harus turun ke jalan,” tegasnya.
Dalam orasi, massa juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan di PT Niko, termasuk status pekerja yang belum jelas dan minimnya jaminan sosial. “Karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun setengah belum diangkat sebagai karyawan tetap. Ini tidak adil,” ujar salah satu orator.
Selain itu, mereka juga menyoroti kondisi pendidikan yang belum merata, krisis air bersih, serta infrastruktur jalan yang rusak di sejumlah wilayah seperti Kao, Loloda, dan Tobelo.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, mulai dari revitalisasi sekolah, penghentian komersialisasi pendidikan, penetapan upah minimum kabupaten (UMK), hingga jaminan BPJS bagi buruh.
Mereka juga menuntut kenaikan harga kelapa, penyelesaian krisis air bersih, perbaikan infrastruktur jalan, serta pengusutan dugaan mafia BBM subsidi.
Selain itu, massa mendesak perusahaan untuk menetapkan pekerja lama sebagai karyawan tetap dan meminta pencopotan sejumlah kepala dinas terkait.
Setelah aksi di Desa Wari, massa bergerak menuju Kantor Bupati Halmahera Utara. Di lokasi ini, Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, langsung menemui massa dan membuka dialog. “Kami mengapresiasi aksi yang berjalan tertib. Pemerintah hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujar Piet.
Menanggapi isu ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja. “Tidak ada alasan perusahaan tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini kewajiban yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah konkret. “Kami sudah perintahkan Dinas Ketenagakerjaan untuk memanggil pihak perusahaan dan menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.
Terkait sektor pendidikan, Bupati mengakui masih ada keterbatasan, namun pemerintah terus mendorong perbaikan. “Pendidikan adalah pelayanan dasar. Kami sudah mengusulkan puluhan program revitalisasi sekolah dan sebagian sudah berjalan,” ujarnya.
Untuk sekolah yang belum layak, termasuk SD Negeri 5 Tobelo, pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek melalui anggaran daerah.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengakui masih menghadapi keterbatasan anggaran. “Kami tetap berupaya melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan jalan bisa dipercepat,” kata Piet.
Sementara terkait krisis air bersih, ia menyebut pemerintah tengah melakukan pengadaan fasilitas pendukung. “Sambil menunggu pengadaan selesai, pelayanan air bersih tetap kami lakukan dengan mobil tangki,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan soal harga kelapa dan kopra, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mendorong kebijakan hilirisasi sebagai solusi jangka panjang. “Tidak boleh lagi komoditas dari Halmahera Utara keluar tanpa memberi dampak. Melalui hilirisasi, kami ingin memastikan nilai tambahnya tinggal di daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengatur harga secara langsung karena mengikuti mekanisme pasar. “Kami tidak bisa mengintervensi harga, tetapi dengan mendorong lebih banyak investor dan memperkuat sistem hilirisasi, kami pastikan persaingan tetap sehat dan menguntungkan petani,” ujarnya.
Usai dialog, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Halmahera Utara. Namun, tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui massa. Hal ini memicu kekecewaan yang kemudian diluapkan melalui aksi simbolik berupa foto dan video kritik. (ask)
