KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat komitmennya dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menghadiri Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Penanganan Karhutla Tahun 2026 di Lapangan Polres Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo, Selasa (11/8/2026).
Mewakili Bupati Halmahera Utara, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Halut, Jhon Anwar Kabalmay, hadir dalam apel tersebut sebagai bagian dari keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor menghadapi potensi karhutla, khususnya memasuki puncak musim kemarau.
Kehadiran Pemkab Halut dalam apel tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya bersama antara pemerintah daerah, TNI-Polri dan instansi terkait untuk memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi apabila terjadi kebakaran.
Selain Asisten I, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Halut Inggrid Paparang, Kepala BPBD Kabupaten Halut Hentje M.L. Hetharia, S.Hut., Danpos Basarnas Tobelo Rudin Jasrodji, Wadan Ki Kompi Brimob Iptu Bernat H. Lamau, serta para pejabat utama Polres Halut.
Apel dipimpin langsung Wakapolres Halmahera Utara Kompol Saiful Egal, yang sekaligus membacakan amanat Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman.
Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa Maluku Utara telah memasuki periode musim kemarau dan puncaknya diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Kondisi itu menjadi perhatian bersama karena meningkatnya kekeringan dan berkurangnya ketersediaan sumber air dapat meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
Bagi Pemkab Halut, kondisi tersebut membutuhkan kesiapan bersama, terutama melalui penguatan pencegahan, pemantauan wilayah rawan dan koordinasi antarlembaga.
Kehadiran Asisten I mewakili Bupati dalam apel menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan unsur pemerintahan tetap terlibat dalam agenda kesiapsiagaan bencana dan perlindungan lingkungan di wilayah Halmahera Utara.
Kesiapsiagaan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan TNI-Polri, BPBD, Basarnas, Satpol PP Damkar, DLH, serta masyarakat.
Hal itu tercermin dari komposisi pasukan dalam apel yang melibatkan Kodim 1508/Tobelo, Sat Brimob, Samapta Polres Halut, Polairud, Satlantas, Satreskrim Polres Halut, Satpol PP Damkar, BPBD dan DLH Halut.
Kolaborasi tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing ketika menghadapi potensi karhutla.
Dalam amanat Kapolda Maluku Utara yang dibacakan Wakapolres Halut, ditekankan bahwa penanganan karhutla harus lebih mengutamakan pencegahan daripada menunggu api membesar.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman ketika api telah membesar, tetapi harus mengutamakan upaya pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Pemkab Halut memandang edukasi dan kesadaran masyarakat sebagai bagian penting dari upaya pencegahan. Pembukaan lahan dengan cara membakar harus dihindari karena berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi musim kemarau.
Selain edukasi, pemetaan wilayah rawan, deteksi dini dan patroli terpadu juga menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Setiap indikasi titik api harus dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Dalam amanatnya, Kapolda juga mengingatkan bahwa karhutla memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kerusakan kawasan hutan.
“Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tutup Kapolda dalam amanatnya. (ask)
