KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Memasuki periode yang diperkirakan menjadi puncak musim kemarau, Kabupaten Halmahera Utara mulai memperkuat pertahanan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polres Halut menggelar apel pasukan dan peralatan dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Damkar, Basarnas, Satpol PP hingga Dinas Lingkungan Hidup, Selasa (11/8/2026).
Langkah tersebut bukan sekadar pemeriksaan kesiapan personel. Di tengah prediksi puncak kemarau pada Agustus hingga September 2026, apel menjadi penanda bahwa potensi karhutla harus dihadapi sejak sebelum api muncul, melalui deteksi dini, patroli, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat dan respons cepat ketika titik api ditemukan.
Pesan itu disampaikan Wakapolres Halmahera Utara Kompol Saiful Egal saat bertindak sebagai inspektur apel sekaligus membacakan amanat Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman, dalam Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Penanganan Karhutla Tahun 2026 di Lapangan Polres Halut, Kecamatan Tobelo.
Kapolda dalam amanatnya menyebut berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Maluku Utara telah memasuki periode musim kemarau sejak Juni hingga Juli 2026.
Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Bahkan, sebagian besar wilayah Maluku Utara diprediksi mencapai puncak kemarau pada September.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang berpotensi menurunkan curah hujan sekaligus ketersediaan sumber air. Situasi tersebut dapat meningkatkan kerawanan kebakaran, khususnya di kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian, dan wilayah yang memiliki riwayat kebakaran.
“Apel gelar pasukan dan peralatan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai wujud kesiapsiagaan, kesungguhan, dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku Utara,” kata Kapolda dalam amanat yang dibacakan Wakapolres Halut.
Kapolda mengingatkan, kesalahan terbesar dalam penanganan karhutla adalah baru bergerak ketika api sudah membesar.
Karhutla yang terlambat ditangani bukan hanya mengancam kawasan hutan. Dampaknya dapat merembet ke kesehatan masyarakat melalui kabut asap, mengganggu ekosistem, aktivitas sosial, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh hanya diukur dari kemampuan memadamkan api.
“Keberhasilan kita dalam menangani karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi yang lebih utama adalah seberapa mampu kita mencegah agar kebakaran tidak terjadi dan mencegah api berkembang menjadi lebih luas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi inti strategi yang ditekankan dalam apel: mencegah sebelum memadamkan.
Untuk itu, kesiapsiagaan harus dibangun melalui deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, pemetaan kawasan rawan serta koordinasi lintas instansi.
Kesiapan itu terlihat dari komposisi peserta apel yang melibatkan berbagai unsur.
Hadir mewakili Bupati Halmahera Utara, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halut Jhon Anwar Kabalmay, Wakil Ketua I DPRD Halut Inggrid Paparang, Kepala BPBD Halut Hentje Hetharia, Danpos Basarnas Tobelo Rudin Jasrodji, Wadanki Kompi Brimob Iptu Bernat H. Lamau, serta para pejabat utama Polres Halut.
Sementara kekuatan pasukan terdiri atas 1 SST Kodim 1508/Tobelo, 1 SST Sat Brimob, 1 SST Samapta Polres Halut, serta unsur Polairud, Satlantas, gabungan staf, Satreskrim, Satpol PP, BPBD, Damkar dan DLH Halut yang masing-masing menurunkan satu SSR.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla dipandang sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan respons bersama, bukan hanya tugas satu institusi.
Dalam amanatnya, Kapolda memberikan tujuh penekanan yang harus dijalankan seluruh unsur.
Pertama, memperkuat langkah preventif dan preemtif melalui sosialisasi, edukasi dan pembinaan masyarakat, terutama mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.
Kedua, melakukan pemetaan dan pemantauan wilayah rawan karhutla secara berkelanjutan, termasuk kawasan hutan, perkebunan, lahan pertanian dan lokasi yang memiliki riwayat kebakaran.
Ketiga, meningkatkan deteksi dini dan patroli terpadu. Setiap titik api atau indikasi kebakaran harus segera direspons sebelum berkembang.
Keempat, memperkuat koordinasi TNI-Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat.
“Pastikan setiap unsur memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing sehingga penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan terpadu,” ujar Kapolda.
Kelima, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana melalui pemeriksaan, pemeliharaan serta uji kesiapan peralatan secara berkala.
Keenam, menjalankan tugas secara profesional, responsif dan humanis dengan tetap mengutamakan keselamatan personel, masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Ketujuh, melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap pihak yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Kapolda menegaskan, kesiapan menghadapi karhutla tidak boleh berhenti pada apel atau kesiapan administratif. Yang dibutuhkan adalah kesiapan operasional dan kesamaan langkah ketika ancaman benar-benar muncul.
“Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam rantai pencegahan. Edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan harus berjalan bersamaan dengan patroli dan pengawasan aparat.
Kapolda kemudian mengajak seluruh unsur menjadikan pencegahan sebagai strategi utama menghadapi ancaman karhutla.
“Mari kita jadikan pencegahan sebagai kekuatan utama, kesiapsiagaan sebagai budaya kerja, dan sinergi sebagai kunci keberhasilan dalam melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di Maluku Utara,” pungkasnya. (ask)
