KIERAHAINSIGHT.ID | TOBELO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggandeng seluruh perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui program Ngisi Bareng (NGIBAR). Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan partisipasi pengisian data secara mandiri sehingga menghasilkan data ekonomi yang lebih lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan NGIBAR yang digelar di Ruang Rapat Sekda Halut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara Nomor B-306/8205/SS.000/2026 tentang permohonan dukungan pelaksanaan NGIBAR kepada seluruh perguruan tinggi di Halmahera Utara.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, E.J. Papilaya, dan dihadiri pimpinan serta perwakilan Universitas Halmahera (UNIERA), Universitas Hein Namotemo (UNHENA), Politeknik Perdamaian Halmahera (PADAMARA), Sekolah Tinggi Agama Kristen Maluku Utara (STAK-MU), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makariwo Halmahera (STIKMAH), serta Sekolah Tinggi Teologi IKAT Maluku Utara (STT IKAT-MU).
Dalam arahannya, Sekda E. J. Papilaya menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang keberhasilannya memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder dan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan demi menghasilkan data yang akurat dan berkualitas,” ujar Papilaya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama BPS telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan sensus, di antaranya melalui sosialisasi kepada pelaku usaha, perusahaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pelatihan bagi petugas sensus juga telah dilaksanakan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar.
Papilaya turut mengapresiasi komitmen perguruan tinggi di Halmahera Utara yang bersedia mendukung pelaksanaan NGIBAR melalui pengisian data secara mandiri menggunakan sistem daring yang disiapkan BPS.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan akurat. Data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh BPS dan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, merancang program pemberdayaan masyarakat, hingga mendorong pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara, Arifin M. Kahar, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan NGIBAR.
Menurut Arifin, keterlibatan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya memperluas partisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui mekanisme pengisian data secara mandiri.
“Hari ini kami mengundang seluruh pimpinan perguruan tinggi di Halmahera Utara dan alhamdulillah semuanya memberikan respons yang sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPS telah memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara pengisian data secara mandiri. Selanjutnya, perkembangan pengisian akan dipantau melalui sistem daring yang tautannya dikirimkan ke alamat surat elektronik masing-masing perguruan tinggi.
“Kami berharap tidak ada satu pun perguruan tinggi di Halmahera Utara yang terlewat dalam pendataan. Partisipasi aktif seluruh institusi pendidikan tinggi sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Arifin. (ask)
