KIERAHAINSIGHT.ID | Tiga kabupaten di Maluku Utara, yakni Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai, mulai menyatukan potensi dan kepentingan pembangunan lintas wilayah untuk membentuk sentra pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Antartiga Kabupaten yang digelar di Hotel Grandland, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Senin (7/9/2026).
Forum ini mempertemukan sekitar ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, unsur kewilayahan, camat, organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
FGD diarahkan untuk menggali potensi, persoalan, serta peluang kolaborasi tiga daerah yang memiliki karakteristik sumber daya alam dan posisi geografis strategis di kawasan utara dan timur Maluku Utara.
Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad saat membuka kegiatan mengatakan, potensi sumber daya alam yang dimiliki ketiga daerah akan memberikan manfaat lebih besar apabila dikelola melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Potensi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola melalui kolaborasi dan kerja sama antarwilayah, bukan berjalan sendiri-sendiri.” ungkapnya.
Menurut Kasman, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai memiliki potensi yang dapat saling melengkapi, terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, kehutanan, serta berbagai sektor ekonomi lainnya.
Kerja sama antardaerah, kata dia, dapat diarahkan untuk membangun rantai ekonomi yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.
“Dengan adanya konektivitas antarwilayah, kita dapat membangun rantai ekonomi yang saling mendukung, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pemasaran,” ujar Kasman.
Rektor senior itu menegaskan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan program nyata. Ia meminta forum tersebut tidak berhenti pada penyusunan konsep atau wacana, tetapi melahirkan agenda yang memiliki target dan dapat dilaksanakan.
“Saya berharap melalui FGD ini dapat dirumuskan program kerja sama yang konkret, terukur dan dapat dilaksanakan, bukan hanya sebatas konsep atau wacana.” tutur Kasman
Sejumlah bidang yang dinilai memiliki peluang dikembangkan secara bersama antara lain kawasan ekonomi, UMKM, hilirisasi produk unggulan, kelautan dan perikanan berkelanjutan, pariwisata, energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Kasman, pembangunan berbasis potensi sumber daya alam juga harus memastikan masyarakat di sekitar kawasan memperoleh manfaat secara langsung.
“Jangan sampai kekayaan sumber daya alam yang kita miliki hanya memberikan manfaat kepada pihak tertentu, sementara masyarakat di sekitar kawasan belum mendapatkan manfaat yang optimal.” tegasnya.
Dalam konteks investasi, ia mendorong pemerintah daerah menciptakan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat.
“Kita perlu menciptakan kebijakan yang mendorong investasi, tetapi tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat.” ujar Kasman.
Ketua Panitia FGD, Jakobus Namotemo, mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk menghimpun pandangan dan masukan berbagai pihak sebagai bahan perumusan pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau.
Menurut Jakobus, pengembangan kawasan harus mempertimbangkan kondisi ekologis sekaligus karakteristik dan keunggulan masing-masing daerah.
FGD dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
“Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi, kolaborasi, dan konektivitas antardaerah, khususnya antara Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai,” kata Jakobus.
Ia berharap peserta menyampaikan data, pengalaman, potensi, sekaligus kendala yang dihadapi masing-masing daerah sehingga hasil FGD dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Kerja sama tiga kabupaten tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi antardaerah sekaligus membuka peluang investasi, perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal.
Namun, agenda tersebut membutuhkan tindak lanjut berupa penyusunan program bersama, pembagian peran yang jelas, koordinasi antarpemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat dan pelaku usaha.
Untuk memperkaya pembahasan, FGD menghadirkan sejumlah pemateri dari latar belakang budaya, lingkungan, sosial, akademik, dan antropologi.
Mohammad Asghar Saleh atau Agar Saleh merupakan budayawan, penulis, dan intelektual asal Ternate. Ia dikenal aktif mengampanyekan pelestarian sejarah lokal, literasi, serta penguatan narasi jalur rempah Maluku Utara. Perspektif kebudayaan dan sejarah menjadi salah satu pijakan penting dalam melihat potensi pembangunan kawasan dari sisi identitas dan kekayaan lokal.
Dr. Jubhar C. Mangimbulude merupakan akademisi dan peneliti senior di bidang biologi dan lingkungan. Ia memiliki perhatian pada pemanfaatan hayati serta ekosistem pesisir dan laut. Perspektif keilmuan tersebut relevan dengan gagasan ekonomi biru yang menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Dr. Herman Oesman merupakan sosiolog, akademisi, dan kolumnis di Maluku Utara. Pemikirannya banyak menyoroti persoalan sosial-politik, transformasi budaya, serta fenomena disrupsi di tingkat lokal. Perspektif sosial diperlukan untuk memastikan pembangunan lintas wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial masyarakat.
Adapun Dr. Agus Salim Bujang dikenal sebagai akademisi, antropolog, dan tokoh organisasi keilmuan di Maluku Utara. Ia aktif dalam kegiatan akademik, termasuk sebagai pembedah naskah ilmiah serta penulisan sejarah daerah. Perspektif antropologi dan sejarah menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara masyarakat, kebudayaan, ruang hidup, dan pembangunan.
Kehadiran para pemateri tersebut memberikan ruang bagi FGD untuk melihat kerja sama tiga kabupaten tidak semata-mata dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dimensi lingkungan, sosial, budaya, sejarah, dan karakter masyarakat.
Kasman berharap kerja sama Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai dapat berkembang menjadi kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga berharap model kerja sama tersebut dapat menjadi contoh bagi pengembangan kolaborasi pembangunan antardaerah lainnya di Maluku Utara.
“Saya juga berharap kerja sama tiga kabupaten ini nantinya dapat menjadi salah satu model kolaborasi pembangunan di Maluku Utara, dengan mengedepankan prinsip bersama-sama membangun, saling melengkapi dan saling memberikan manfaat.” tutup Kasman. (ask)
