KIERAHAINSIGHT.ID | Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten dan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia mulai mematangkan arah pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk tahun 2027.
Pembahasan itu berlangsung dalam Rapat Persiapan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Maluku Utara Tahun 2027, Jumat (21/8/2026), mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai, di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi bersama Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir. Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan program transmigrasi yang akan dilaksanakan pada 2027.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada kesiapan program, tetapi juga mencakup kebutuhan pembangunan kawasan serta penguatan koordinasi lintas daerah. Sinkronisasi dinilai penting agar pembangunan kawasan transmigrasi terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran Kementerian Transmigrasi membahas berbagai aspek persiapan, termasuk kebutuhan pengembangan kawasan serta penguatan sinergi antarpemerintah.
Keterlibatan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sebab, pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus kesinambungan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Rapat dihadiri para sekretaris daerah dari sejumlah kabupaten di Maluku Utara, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara E. J. Papilaya, Sekda Kabupaten Halmahera Timur, Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, Sekda Kabupaten Halmahera Tengah, dan Sekda Kabupaten Pulau Morotai.
Turut hadir para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi dari masing-masing daerah, termasuk jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai.
Bagi Halmahera Utara, kehadiran dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dapat diselaraskan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan wilayah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui jajaran terkait terus mendukung sinkronisasi program pembangunan kawasan transmigrasi dengan agenda pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan membuat program yang direncanakan tidak berhenti pada pembangunan kawasan secara fisik, tetapi juga mampu membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan menjadi fondasi dalam membangun kawasan transmigrasi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Dengan persiapan yang dilakukan sejak 2026 untuk pelaksanaan program pada 2027, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih kuat untuk menyelaraskan kebutuhan kawasan, kapasitas daerah, dan arah kebijakan pemerintah pusat.
Pada akhirnya, pembangunan kawasan transmigrasi di Maluku Utara diharapkan tidak sekadar berkaitan dengan penataan kawasan, tetapi menjadi bagian dari strategi pengembangan wilayah yang mampu membuka peluang ekonomi, memperkuat produktivitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan. (ask)
